Sri mulyani perbaiki pengelolaan keuangan negara
Disusun oleh: poppy amarita wardatul jannah
Artikel tentang keuangan : Sri mulyani perbaiki pengelolaan keuangan negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus berupaya untuk mengelola keuangan negara agar mengalami perbaikan. Hal tersebut agar tujuan pembangunan nasional tercapai, seperti peningkatan kesejahteraan hingga perbaikan kualitas kehidupan bangsa.
"Itu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018
Untuk itu, keuangan negara harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, memiliki profesionalisme, berintegritas dan memiliki komitmen yang kuat. Situasi perkembangan jaman berubah sangat cepat, ekonomi selalu bergerak, ketegangan antar negara juga terjadi. Selain itu, dunia sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Indonesia harus waspada, bersiap dengan segala kemungkinan dengan memperkuat fondasi perekonomian. "Kita sebagai pengelola keuangan negara mendapatkan tantangan untuk menjaga keuangan negara pada saat ekonomi dunia makin melemah. Kita harus berpikir dan bekerja keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilisasi" ucap Sri mulyani
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sejumlah masalah dalam laporan keuangan kementerian/lembaga (KL) tahun 2018. Salah satu catatannya ada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BPK mencatat ada permasalahan di penatausahaan piutang perpajakan, permasalahan penetapan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia dan permasalahan pengenaan bea masuk anti dumping.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan piutang pajak merupakan statistik dari SKP-SKP (surat ketetapan pajak) yang belum dibayar wajib pajak. Dalam hal itu, kata Robert, sudah banyak kemajuan tata kelola.
Sri Mulyani mengatakan, pejabat Kemenkeu harus mampu menghadapi situasi yang berubah dengan bekerja profesional dan mampu berinovasi. Hal itu dia sampaikan saat melantik 499 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini. Pejabat yang dilantik terdiri dari 22 orang pejabat Eselon II dan 477 orang pejabat Eselon III.
"Pelantikan bersama dari beberapa unit eselon I Kemenkeu hari ini merupakan simbol bahwa seluruh unit di Kemenkeu merupakan bagian tak terpisahkan yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Dari 22 orang pejabat Eselon II yang dilantik, terdapat 5 pejabat yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, 2 pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 14 pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Disamping itu, dari 477 orang pejabat Eselon III yang dilantik terdapat 4 pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal, 16 pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran, 151 pejabat dari DJP, 42 pejabat dari DJBC, 142 pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 108 pejabat dari DJKN, serta 14 pejabat DJPPR.
Artikel tentang keuangan : Sri mulyani perbaiki pengelolaan keuangan negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terus berupaya untuk mengelola keuangan negara agar mengalami perbaikan. Hal tersebut agar tujuan pembangunan nasional tercapai, seperti peningkatan kesejahteraan hingga perbaikan kualitas kehidupan bangsa.
"Itu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018
Untuk itu, keuangan negara harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, memiliki profesionalisme, berintegritas dan memiliki komitmen yang kuat. Situasi perkembangan jaman berubah sangat cepat, ekonomi selalu bergerak, ketegangan antar negara juga terjadi. Selain itu, dunia sedang mengalami perlambatan pertumbuhan. Indonesia harus waspada, bersiap dengan segala kemungkinan dengan memperkuat fondasi perekonomian. "Kita sebagai pengelola keuangan negara mendapatkan tantangan untuk menjaga keuangan negara pada saat ekonomi dunia makin melemah. Kita harus berpikir dan bekerja keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilisasi" ucap Sri mulyani
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sejumlah masalah dalam laporan keuangan kementerian/lembaga (KL) tahun 2018. Salah satu catatannya ada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BPK mencatat ada permasalahan di penatausahaan piutang perpajakan, permasalahan penetapan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia dan permasalahan pengenaan bea masuk anti dumping.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan piutang pajak merupakan statistik dari SKP-SKP (surat ketetapan pajak) yang belum dibayar wajib pajak. Dalam hal itu, kata Robert, sudah banyak kemajuan tata kelola.
Sri Mulyani mengatakan, pejabat Kemenkeu harus mampu menghadapi situasi yang berubah dengan bekerja profesional dan mampu berinovasi. Hal itu dia sampaikan saat melantik 499 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini. Pejabat yang dilantik terdiri dari 22 orang pejabat Eselon II dan 477 orang pejabat Eselon III.
"Pelantikan bersama dari beberapa unit eselon I Kemenkeu hari ini merupakan simbol bahwa seluruh unit di Kemenkeu merupakan bagian tak terpisahkan yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Dari 22 orang pejabat Eselon II yang dilantik, terdapat 5 pejabat yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, 2 pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 14 pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Disamping itu, dari 477 orang pejabat Eselon III yang dilantik terdapat 4 pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal, 16 pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran, 151 pejabat dari DJP, 42 pejabat dari DJBC, 142 pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 108 pejabat dari DJKN, serta 14 pejabat DJPPR.
Komentar
Posting Komentar